Tindakan Represif Aparat di Konflik Agragria Akan Semakin Meningkat

  • Share
Tindakan Represif Aparat di Konflik Agragria Akan Semakin Meningkat

Pastilebih.co.id – Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika menilai keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk eks Panglima TNI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berpotensi meningkatkan tindakan respresif dalam konflik agraria.

Menurutnya didepaknya Sofyan Djalil dari Menteri ATR/BPN dengan digantikan Hadi Tjahjanto yang berlatar belakang TNI tidak serta merta menyelesaikan konflik agraria.

“Alih-alih menyelesaikan masalah, penunjukan Menteri ATR/BPN dari kalangan militer justru berpotensi meningkatkan pendekatan refresif di wilayah-wilayah konflik agraria,” kata Dewi dalam keterangan tertulisnya kepada Pastilebih.co.id, Kamis (16/7/2022).

Penunjukkan itu juga dianggap sebagai pembenaran atas tindakan represif yang selama ini dilakukan pemerintah saat berkonflik lahan dengan masyarakat sipil.

Baca Juga:
Polisi: Khilafatul Muslimin Sebarkan Doktrin di 25 Pesantren dan 2 Universitas

“Pendekatan-pendekatan semacam itu (represif) selalu digunakan oleh pemerintah, seperti contoh pembangunan di Wadas dan Waduk Lambo yang terjadi baru-baru ini,” ungkap Dewi.

“Pemerintah seolah lupa bahwa penolakan dan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat akibatnya ketidakjelasan rencana proyek. Kental dengan pendekatan represif, tidak transparan dan partisipatif yang berakibat pada perampasan-perampasan tanah masyarakat,” sambungnya.

Berdasarkan data yang dihimpun KPA, dari 532 Lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) yang diusulkan kepada pemerintah, 14 di antaranya terjadi konflik antara masyarakat dengan TNI.

“Beberapa contoh konflik agraria yang melibatkan TNI secara langsung adalah konflik agraria di Urut Sewu, Kebumen, Marafenfen, Maluku, konflik TNI dengan masyarakat Bara-baraya, Makassar,” tuturnya.

Tak hanya itu, Dewi juga mengungkapkan selama periode pemerintahan Presiden Jokowi, TNI merupakan aktor yang paling sering melakukan tindak kekerasan di wilayah konflik, bersama aparat kepolisian, Satpol PP dan pihak keamanan perusahaan.

Baca Juga:
Soroti Kemunculan Zulkifli Hasan di Reshuffle Kabinet Jokowi, Pengamat UGM: Untuk Amankan Stabilitas Ekonomi

“Selama periode tersebut, TNI tercatat sebanyak 69 kali melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan dalam upaya penanganan konflik,” ujar Dewi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (15/6/2022).

Pelantikan ini berdasar pada Keputusan Presiden nomor 64P Tahun 2022 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.

Jokowi juga melantikan Ketua Umum Partau Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi.

Selain dua menteri, Jokowi juga menunjuk Sekretaris Dewan Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menjadi wakil menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Raja Juli menggantikan wamen sebelumnya, Surya Tjandra.

Kemudian, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, John Wempi Wetipo juga dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), serta Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor ditunjuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).

Ketiganya dilantik melalui Keputusan Presiden nomor 24M Tahun 2022 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.



#Tindakan #Represif #Aparat #Konflik #Agragria #Akan #Semakin #Meningkat

Sumber : www.suara.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.